Gerak Lawan
Komunike Musyawarah : “Dunia-Warga Yang Melampaui Kuasa Bank” (World Beyond Banks)

Komunike Musyawarah : “Dunia-Warga Yang Melampaui Kuasa Bank” (World Beyond Banks)

  • Admin
  • October 13, 2018
  • Siaran Pers
  • 0 Comments

“Persahabatan yang jujur adalah alat politik utama dari pergerakan kita” Yang kami hormati, Saudara-saudara Warga masyarakat Bali perempuan dan laki-laki yang tetap setia membela kesucian pulau & kehidupannya, Saudara-saudara Warga…

Continue Reading

Search

Tagline

Gerakan Rakyat Melawan Neo-kolonialisme dan Neo-imperialisme

Recent Posts

  • Komunike Musyawarah : “Dunia-Warga Yang Melampaui Kuasa Bank” (World Beyond Banks)

Follow Us

Instagram

  • #Repost @forbanyuwangi (@get_repost) ・・・ Dari warta LBH Surabaya Kurang lebih ada sekitar 3000 warga dari 10 desa yang terdiri dari desa Wates, Jatirejo, Pasinan, Balunganyar, Alastlogo, Semedusari, Tampung, Gejukjati dan Branang di kecamatan Lekok, sementara Sumberanyar di kecamatan Nguling Kab. Pasuruan, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tani antar desa (Fakta) melakukan demontrasi di Kantor Bupati Pasuruan pada 4 September 2019. Sekitar 40 Truk dan puluhan kendaraan lainnya berangkat menuju Kantor Bupati Pasuruan di Jalan Hayam Wuruk, Kota Pasuruan. Dalamaksinya, warga membawa 4 keranda mayat dan membentangkan spanduk dan poster bertuliskan penolakan rencana relokasi (pengusiran). Mujib selaku Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan, mengatakan akan mewadahi permintan warga. “Atas nama dan/atau mewakili Pemerintahan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur menyatakan: 1). Pemerintahan daerah menolak rencana relokasi yang tengah direncanakan oleh TNI AL sebelum ada musyawarah bersama warga; 2). Pemerintahan Daerah akan melindungi warga masyarakat dan akan mengkoordinasikan dengan TNI AL; 3). Pemerintahan Daerah akan memfasilitasi secara aktif (mengkoordinasikan dengan Penprov Jatim dan Pemerintahan Pusat untuk percepatan penyelesaian sengketa tanah agar masyarakat mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya.”
  • #Repost @jatamnas (@get_repost) ・・・ Sejumlah bekas tambang dan tambang aktif batubara ada di kawasan yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia. Lubang-lubang ini dibiarkan menganga, tak ada rehabilitasi.
  • #Repost @stop.nyia (@get_repost) ・・・ ㅤ "Kita sebagai saudara sebangsa, perlu rasanya untuk mendengar kabar dari kampung-kampung di seluruh penjuru tanah air. Terutama kampung-kampung yang sedang berada di situasi genting. Sepak terjang oligarki dengan dukungan penguasa mengikis habis sumber-sumber kehidupan dan daya dukung ruang di setiap kampungnya." ㅤ *Selengkapnya ada di: https://www.jatam.org/2019/08/15/sembilan-renungan-menjelang-pidato-kenegaraan-presiden-ri/ ㅤ
  • YLBHI telah melakukan investigasi atas Dugaan Pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan terhadap anggota SMB Jambi. Banyak hal yang sebelumnya tidak terungkap ke publik, ditemukan dalam investigasi tersebut. #KeadilanUntukSemua
  • Lawan Gejala Negara Polisional Penjaga Modal, Stop Penjajahan !!! “SEMBILAN RENUNGAN AGUSTUS 2019” . Pidato “Visi Indonesia” yang dibacakan Presiden Joko Widodo pada 4 Juli 2019 di Sentul Bogor, merupakan ilusi tentang kemakmuran Indonesia. Pembangunan ekonomi mendorong industrialisasi mempercepat pembentukan kota-kota. Karena kota adalah pertumbuhan ekonomi bercorak kapitalistik. Karena kota membangun kultur individualistis yang sangat jauh dari karakter Indonesia. Sehingga kita menjadi tahu, siapa yang akan mendulang keuntungan paling besar dan siapa yang akan hidup dalam himpitan derita . Selengkapnya KLIK @indoglobaljustice  #Geraklawan
  • Dukung Seruan Aksi dari Pasee, Aceh Utara: Lawan Perusahaan Perusak Hutan dan Air #TolakPT.RPPI
  • Lakardowo Menolak Jadi Tempat Sampah Ekonomi Kotor. Lakardowo Menolak Diskriminasi Hukum yang Hanya Melayani Investor.
  • #Repost @forbanyuwangi (@get_repost) ・・・ Aksi Selasa Kliwon (ASK) kembali digelar oleh warga, mahasiswa, serta ForBanyuwangi pada (13/8) di depan depan kantor Bupati Banyuwangi. Dalam aksi yang bertema Bersih-Bersih Kantor Bupati ini, peserta aksi menabuh kentongan bambu sebagai simbol untuk mengusir dan membersih hawa jahat. Tumpang Pitu awalnya adalah hutan lindung, namun demi memuluskan operasi PT Bumi Suksesindo (BSI), pada tahun 2013 Zulkifli Hasan (saat itu Menteri Kehutanan) telah menurunkan fungsi Tumpang Pitu menjadi hutan produksi. Jika kita membaca surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.826/Menhut-II/2013 yang ditandatangani Zulkifli Hasan tertanggal 19 November 2013, maka akan jelas peran Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam upaya alih-fungsi HLGTP. Dalam konsideran surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.826/Menhut-II/2013 pada bagian “menimbang huruf b”, dengan terang-benderang berbunyi “bahwa berdasarkan surat Nomor 522/635/429/108/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Bupati Banyuwangi mengusulkan perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung seluas + 9.743, 28 terletak di BKPH Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap”. Jadi jelas bahwa surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.826/Menhut-II/2013 tidaklah terbit begitu saja, tetapi surat tersebut lahir karena didorong oleh usulan Bupati Banyuwangi. Usulan ini direspon oleh Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan lewat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.826/Menhut-II/2013 dengan mengijinkan alih-fungsi seluas 1.942 hektar. Jika menilik relasi antara usulan Bupati Banyuwangi dengan “restu” Menteri Kehutanan RI ini, maka terungkap bahwa sesungguhnya Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas telah mengusulkan luasan alih-fungsi tersebut lima kali lebih besar. PT Bumi Suksesindo (BSI) adalah operator tambang emas Gunung Tumpang pitu, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi yang merupakan anak perusahaan PT. Merdeka Copper Gold, TBK. Selain PT. BSI, PT. Merdeka Copper Gold, TBK juga memiliki anak perusahaan bernama PT Damai Suksesindo (DSI) mengeksplorasi blok Gunung Salakan di kecamatan yang sama, seluas 6.623,45 ha. #TUTUPTAMBANGEMASTUMPANGPIT
  • #Repost @selawase_id (@get_repost) ・・・ JATIMNET.COM, Surabaya - Menjelang sidang sengketa Waduk Sepat, Lakarsantri yang kesepuluh dengan agenda duplik (jawaban) pihak tergugat, Kamis 15 Agustus 2019, pihak penggugat dari warga Dukuh Sepat berharap Waduk Sepat bisa ditetapkan menjadi kawasan lindung. Harapan tersebut disampaikan oleh Tim Advokasi Waduk Sepat, Taufiqqurahman kepada Jatimnet, Senin 12 Agustus 2019. "Harapan besar penggugat adalah menginginkan agar para tergugat mau menerbitkan peraturan untuk melindungi waduk sepat dijadikan sebagai kawasan lindung dan adat istiadat yang mempunyai nilai-nilai luhur dan tidak boleh dijadikan sebagai tempat usaha/dibangun gedung dan perumahan," ungkap Taufiqurochim Agenda duplik yang rencananya digelar pada Kamis mendatang ialah mendengarkan jawaban atau sanggahan dari pihak tergugat yakni Pemerintah Kota Surabaya, DPRD Kota Surabaya, dan BPN Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya pihak penggugat yang diwakili oleh salah satu warga Dukuh Sepat, Hermanto mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme Citizen Law Suit (CLS). "Sampai sekarang gugatan dengan mekanisme Citizen Law Suit (CLS)  masih berjalan, sejak sidang pertama dilangsungkan Selasa 19 Maret 2019," ungkap Taufiq, pegiat di LBH Surabaya. Ia menilai gugatan CLS dapat dilakukan oleh warga negara terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan umum. "Dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah," tambahnya. Sementara itu, selama proses persidangan, Taufiq menilai terjadi intervensi dari pihak PT Ciputra yang hadir ke persidangan, sebab gugatan warga negara tertuju ke pemerintah bukan swasta. "Namun pada tanggal 27 Juni 2019 majelis hakim telah memberi izin pihak kuasa intervensi dari PT Ciputra Kirana Dewata untuk ikut dalam Persidangan," pungkasnya. Ia menyesalkan keputusan tersebut karena gugatan sebelumnya pada tahun 2016 majelis hakim menolak pihak PT Ciputra untuk melakukan intervensi. "Jadi sangat aneh dalam satu institusi peradilan berbeda putusan," tutur Taufiq Lanjut di kolom komentar 👇👇👇
  • #Repost @jatamnas (@get_repost) ・・・ Sumur Pertamina Hulu Energi yang bocor membawa petaka. Tumpahan minyak di laut telah menyebar jauh ke arah barat. Kini, bahkan sudah menjangkau Teluk Jakarta dan terus bergerak ke Selat Sunda.⁠ Berikutnya, problem lingkungan yang muncul bakal memakan waktu lebih lama untuk pulih. Ekosistem laut terancam, mangrove dan terumbu karang ikut terimbas. Lantas bagaimana masyarakat bergumul dengan petaka yang datang tanpa mereka undang itu?

Follow Us

Follow me on Twitter

My Tweets
© Copyright - Gerak Lawan 2018 World Beyond Banks