Gerak Lawan
Komunike Musyawarah : “Dunia-Warga Yang Melampaui Kuasa Bank” (World Beyond Banks)

Komunike Musyawarah : “Dunia-Warga Yang Melampaui Kuasa Bank” (World Beyond Banks)

  • Admin
  • October 13, 2018
  • Siaran Pers
  • 0 Comments

“Persahabatan yang jujur adalah alat politik utama dari pergerakan kita” Yang kami hormati, Saudara-saudara Warga masyarakat Bali perempuan dan laki-laki yang tetap setia membela kesucian pulau & kehidupannya, Saudara-saudara Warga…

Continue Reading

Search

Tagline

Gerakan Rakyat Melawan Neo-kolonialisme dan Neo-imperialisme

Recent Posts

  • Komunike Musyawarah : “Dunia-Warga Yang Melampaui Kuasa Bank” (World Beyond Banks)

Follow Us

Instagram

  • #Repost @indoglobaljustice ・・・ “ JAPAN, STOP FUNDING COAL & FOSSIL FUELS! ” . Rabu (26/6), JATAM, WALHI, IGJ, KIARA, YLBHI dan beberapa organisasi masyarakat sipil lain yang bergabung dalam Koalisi Untuk Keadilan Energi dan #BersihkanIndonesia menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Jepang. . Aksi tersebut menyerukan agar Jepang yang akan menjadi tuan rumah pertemuan KTT G20 ditahun ini menunjukkan kepemimpinan iklim dengan menghentikan pendanaan proyek-proyek energi kotor batu bara oleh negara anggota G20 seperti Jepang sendiri, China, dan Korea Selatan karena telah memicu krisis iklim, pencemaran, kerusakan alam dan penderitaan masyarakat, khususnya di Indonesia. . Sejumlah aktivis juga mengungkapkan dampak berbahaya industri batu bara dari hulu tambang hingga ke hilir di PLTU-PLTU batu bara dan menekankan urgensi transisi ke energi bersih terbarukan yang berkeadilan dengan perspektif pemulihan. . #G20 #StopFundingCoal #STOPTNCImpunity #RebutEkonomiKita #Rakyatmenggugat  #NoMoreFTA . 📸IGJ
  • Decolonial Atlas
  • Peoples of the Global South Condem Climate Colonialism Made by #G20 #G20 Stop Fueling Dirty Bussines, a main Cause of Climate Crisis
  • Peta Tambang PT. BSI di Kawasan Bencana Tsunami Banyuwangi
  • #Repost @selawase_id (@get_repost) ・・・ ALERTA ALERTA ALERTA! Jumat, jam 11.00 saat kebanyakan warga berangkat sholat jumat sekelompok orang berjumlah sekitar 4 orang yang mengaku dari kejaksaan negeri surabaya mendatangi rumah Dian Purnomo yang tengah bersiap berangkat sholat jumat dan memaksa membawa dia. Karena hanya ada dia dan ibunya, tidak ada perlawanan dari Dian Purnomo. Ibu dian purnomo tidak pernah ditunjukkan surat perintah penahanan, dan kebingungan kemana anaknya dibawa. Jam 12.30 kelompok yang sama mendatangi rumah pak darno, saat itu pak darno belum kembali dari sholat jumat. Mereka menanyakan keberadaan pak darno. Meskipun sudah diberitahukan bahwa pak Darno tidak ada di tempat dan masih sholat jumat, 3 orang memaksa memasuki rumah dan membuka ruangan2 dlm rumah. Di waktu bersamaan kelompok yg lain menemui pak darno di masjid hidayatul amin, sepat, lidah kulon. Mereka membonceng pak darno ke arah rumahnya. Warga yang sudah resah mencari tahu keberadaan dian purnomo, kemudian melihat pak darno dibonceng orang tidak dikenal, mereka mengikuti ke rumah pak darno. Terjadi perdebatan antara warga dan tim pendamping dan sekelompok orang ini. Warga menolak pak darno dibawa oleh mereka. Sampai sekitar jam 14.00 sekelompok orang ini meninggalkan rumah pak darno tanpa berhasil membawa pak darno. #TegakkanKeadilan #PejuangLingkunganBukanKriminal #SelematkanWadukSepat
  • #Repost @tamansarimelawan (@get_repost) ・・・ Pada tanggal 17 Mei 2019 DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu) mengeluarkan izin lingkungn baru untuk pembangunan rumah deret. . Meski, pemkot sempat melakukan upaya sertifikasi, namun melalui pernyataan tertulis BPN menyatakan bahwa tanah masih dalam staus quo dan upaya sertifikasi pemkot masih dalam pemblokiran. . Padahal, izin lingkungan hanya bisa terbit jika status tanahnya bukan kepemilikan. Sedangkan pemkot tidak memiliki sertifikat tanah, karena upaya sertifikasi tanah masih diblokir. . Pemkot hanya mengantongi surat badan pencatatan aset yang mana bukan sertikat, sementara menurut UU Pokok Agraria Tahun 1950 disebutkan alas hak paling kuat adalah sertifikat. . Maka dari itu Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP telah melanggar prosedur dan menyalahi aturan. . Sehingga tidak bisa dijadikan landasan bagi pemkot untuk melakukan upaya penggusuran di Tamansari sari. . Apapun hasil putusan sidang, yang jelas perjuangan mempertahankan lahan tidak hanya berakhir di meja persidangan. Sebab kita semua tahu dan merasakan bagaimana kapitalisme akan terus menjalankan agendanya, sekalipun harus melanggar hukum. . Maka sudah semestinya rakyat menyatukan kekuatan melawan kapitalis, birokrat dan aparat yang senantiasa bekerjasama menghancurkan gerakan rakyat. . Untuk itu kami Forum Juang Tamansari Bandung bersama Aliansi Rakyat Anti Penggusuran menuntut: . 1.Cabut Surat Nomor: 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP tentang izin lingkungan 2.Stop izin lingkungan yang merampas tanah rakyat 3.Berikan hak atas tanah untuk warga RW 11 Tamansari. 4. Libatkan rakyat dalam setiap proses perencanaan dan pembangunan kota. . #tamansarimelawan #tolakrumahderet #tanahmilikrakyat #bandung
  • #Repost @kiara.indonesia Jika Menteri Susi Pudjiastuti hanya berani tenggelamkan kapal-kapal kecil tapi tidak berani tenggelamkan kapal besar pengeruk pasir seperti Boskalis, lebih baik mundur saja. . Hari Anti Tambang 2019. Lawan! • • • #HATAM #HATAM2019 #HARIANTITAMBANG #HARIANTITAMBANG2019 #koalisirakyatuntukkeadilanperikanan #masyarakatpesisir #masyarakatbahari #persaudaraanperempuannelayan #nelayanindonesia
  • 13 years ago today, a gas drilling failure caused the destruction of thousands of homes and livelihoods in Indonesia Today, people took action to denounce how the company responsible for the disaster is receiving new permits to drill gas Read the blog 👉https://t.co/cMmnDyAEOz https://t.co/T2dY00Ma2H
  • #Repost @jatamnas ・・・ Status keselamatan ruang hidup rakyat tak pernah menjadi perhatian serius pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang terjadi justru masih memberikan perpanjangan kontrak kepada PT Lapindo Brantas untuk melanjutkan aktivitas pertambangan di Blok Brantas oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta izin melakukan pengeboran baru. . “Tragedi Lumpur Lapindo rupanya tidak pernah menjadi pelajaran. Ditengah karut marut pemulihan dampak semburan lumpur Lapindo yang tidak kunjung tuntas, perpanjangan kontrak kepada PT Lapindo Brantas dan pemberian izin pengeboran baru itu mendemonstrasikan kebebalan pengusaha dan penguasa dalam urusan pertambangan migas dan keselamatan rakyat,” ujar Ikhwan, perwakilan Korban Lapindo Menggugat (KLM) dari Desa Glagaharum. . #HATAM2019 #13TahunLumpurLapindo #BekukanESDM
  • Negara yang tiba tiba hadir dan Menggusur. #tambakrejo

Follow Us

Follow me on Twitter

My Tweets
© Copyright - Gerak Lawan 2018 World Beyond Banks